Menu Close

Bali Menjalankan New Normal

Atas kondisi tersebut Kadiskes Adi Swapatni menyarankan untuk berhati-hati menerapkan tatanan hidup baru serta meningkatkan lagi karantina dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Liputan6.com, Jakarta – Mengingat masa pandemi Covid-19 belum usai, standar kenormalan baru alian new normal akan berlaku di semua sektor usaha. Wagub Cok Ace menekankan protokol era baru harus sesuai standar, baik standar WHO, Kementrian Pariwisata dan KKementrian Kesehatan serta Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya Cok Ace berharap rencana ini sudah bisa segera terlaksana, karena pemerintah sudah berencana membuka pariwisata regular baru pada tanggal 9 Juli mendatang. “Sebelum tanggal 9, semua pelaku pariwisata seperti hotel, restoran, daya tarik wisata, transport dan journey agent sudah harus mengantongi sertifikasi protokol new normal,” pungkasnya.

Bali menjalankan New Normal

Protokol kesehatan menjadi aturan yang disebutkan dalam implementasi new normal, yakni dengan menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Puluhan ribu masyarakat yang selama ini mengandalkan sektor pariwisata harus di-PHK dan dirumahkan hingga batas waktu yang tidak jelas. “Kami mengharapkan dukungan dari instansi pemerintah yang ada di daerah maupun pihak adat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, sehingga sesuai dengan harapan pemerintah pusat mendisiplinkan masyarakat dan kita semua,” pesannya. Guna untuk memuluskan rencana ini, Wakil Gubernur yang juga merupakan penglingsir Puri Ubud ini juga meminta agar para asosiasi pariwisata bertanggung jawab terhadap anggotanya.

Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19. “Para pelaku UMKM tidak berbayar, jadi kami yang menyediakan tempat dan mengundang organisasi, pemerintah, dan masyarakat untuk hadir,” jelasnya. Fransiskus Adi Rahmawan, Ketua Umum BDTI menjelaskan bahwa BDTI adalah wadah untuk menjembatani pergerakan-pergerakan industri pariwisata, seni dan budaya. Ketika anda akan melakukan diving di Bali pada new regular lebih baik anda memastikan perjalanan diving anda adalah privat atau dengan grup yang kecil.

“Yang kami khawatirkan di New Normal ini yang harus dijaga jangan sampai ada perang tarif. Kalau ini sampai terjadi, apa yang kita idam-idamkan Bali menjadi destinasi berkualitas dan berkelas itu hanya impian belaka,” katanya. “Dengan perekonomian masyarakat Bali bisa hidup tentunya masyarakat Bali bisa makan, karena bisa makan maka bisa sehat. Dengan sehat maka imun bertambah, dengan imun bertambah Covid-19 akan bisa kita lawan,” ucapnya. Gubernur menjelaskan rencana pelonggaran pembatasan pergerakan masyarakat terkait menghadapi pandemic covid-19 ini. “Kami sudah membentuk tim khusus untuk mempercepat penanganan daerah-daerah yang mengalami peningkatan kasus covid-19 ini. Semoga dapat diselesaikan secepatnya agar bisa melonggarkan keterbatasan pergerakan masyarakat,” katanya.

Transformasi ini akan terus berlangsung hingga vaksin untuk Covid-19 ditemukan. Selain itu, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia , Kemparekraf juga membuka pelatihan daring bagi para pelaku usaha agar menerima sertifikasi pascapandemi. Selain mempersiapkan Bali, Menparekraf juga mengatakan ada 4 langkah yang harus industri pariwisata lakukan demi membangun kepercayaan, jika ingin menarik wisatawan mancanegara dan nusantara. Selain Bali, tujuh daerah lain yang rencananya akan dibuka untuk new regular yakni Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Disampaikan Satyawira, agar hal itu tidak sampai terjadi semestinya ada komitmen antara semua pengusaha baik resort, villa, spa dan jasa pariwisata lainnya untuk menyepakati tarif standar.

Untuk itu, Satgas meminta gubernur 12 provinsi ini berkoordinasi dengan bupati/wali kotanya untuk memantau pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan. Dan hingga saat ini PPKM Mikro masih diberlakukan dan tujuannya menekan mobilitas masyarakat, sehingga dapat menekan penularan pascalebaran Idulfitri. Masyarakat dan sektor-sektor yang beroperasi selama masa PPKM untuk mematuhi instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 2021. Hal Slot Online Indonesia ini untuk menekan penularan dan agar tidak memberi tekanan pada sistem dan fasilitas dan tenaga kesehatan dan dapat mempersulit penanganan pandemi. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, menjelaskan, pemerintah telah belajar dengan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan PPKM Mikro tingkat desa/kelurahan serta memaksimalkan intervensi kebijakan menjelang Idulfitri 2021.