Menu Close

Bisakah Masyarakat Dapat Vaksin Covid

BANDUNG, iNews.id – Jika Anda lansia atau memiliki keluarga lansia yang belum terdaftar pada program vaksinasi, ada baiknya Anda melakukan pendaftaran secara mandiri. Karena, untuk vaksinasi tahap dua ini, sistem yang digunakan bottom up. Namun demikian, vaksinasi mandiri tersebut bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya. Tahap satu vaksinasi diberikan untuk tenaga kesehatan kemudian tahap kedua pelayanan publik sekitar Maret-April dibarengi sasaran lansia di atas 60 tahun. Pemerintah menargetkan antara Agustus hingga Desember 70 persen masyarakat Indonesia sudah tervaksinasi. Selain penerapan protokol kesehatan, pemberian vaksin juga dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan penularan infeksi virus Corona.

“Vaksinasi mandiri dilaksanakan oleh rumah sakit yang tidak ditunjuk melakukan vaksinasi gratis,” jelas Presiden. Selanjutnya pendaftaran akan dilakukan persetujuan, penyediaan alokasi vaksin, serta jadwal vaksinasi akan diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, sebelum vaksinasi dilaksanakan. Masyarakat penerima vaksin COVID-19 yang terdaftar sebagai peserta PBI JKN-KIS akan mendapatkan notifikasi melalui SMS bahwa dirinya sebagai penerima vaksin. Sedangkan masyarakat yang akan melakukan vaksinasi secara mandiri diharuskan mendaftar terlebih dulu baik secara perorangan maupun secara kolektif oleh institusi atau perusahaan. Presiden Joko Widodo menyatakan program vaksinasi jadi kunci utama untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, ia mempertimbangkan agar seluruh masyarakat bisa mendapat vaksin Covid-19 dengan cepat.

Khusus untuk jalur mandiri, Kementerian BUMN bahkan sudah menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Bio Farma untuk menggarap infrastruktur teknologi vaksin mandiri ini, mulai produksi, pengiriman hingga penyuntikan ke end person. Berdasarkan laporan harian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada 23 April 2021 pukul 18.00 WIB, telah dilakukan penertiban dengan whole denda sebesar Rp 2.000.000. Harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19.

Cara Vaksin Covid Mandiri

Namun, Jokowi akhirnya menggratiskan vaksin ke seluruh warga Indonesia agar tercipta kekebalan populasi atau herd immunity. Ia berharap agar pemerintah bersedia meninjau ulang pemberian vaksin mandiri. Bila ingin menggandeng perusahaan swasta, maka Irma mengusulkan agar mereka dilibatkan dalam proses distribusi vaksin COVID-19 saja. Pemerintah menetapkan bahwa masyarakat miskin dan tidak mampu akan mendapatkan vaksin gratis yang dibiayai oleh negara sementara untuk kalangan masyarakat mampu diharapkan membayar secara mandiri untuk melakukan vaksinasi. Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19 melalui program vaksin mandiri. Reuters melaporkan Kamis (25/2), rencana swasta tersebut didorong oleh para pelaku bisnis di Tanah Air sebagai cara bagi perusahaan untuk membeli vaksin dari pemerintah sehingga karyawan mereka dapat divaksinasi.

Adapun total jumlah vaksinasi program mandiri menurut Nadia, diestimasikan tak lebih dari 2 juta. “Vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan RS, puskesmas, klinik yang sudah ditunjuk sebagai faskes vaksinasi pemerintah,” sebut Nadia. Menurut Nadia, vaksinasi program mandiri juga membantu penanganan COVID-19 yang kerap memicu klaster-klaster besar, seperti di perkantoran. Mereka yang menjalani program mandiri merupakan perusahaan padat karya. Di tempat yang sama, Ketua Kadin Sumatera Utara Ivan Batubara menyatakan sudah banyak perusahaan yang mendaftarkan karyawannya untuk ikut vaksinasi gotong royong. “Yang paling penting, perusahaan-perusahaan ini mendukung vaksinasi gotong royong dan ini cara cerdas untuk mendistribusikan vaksin dengan baik,” kata dia.

Pelaksanaan vaksinasi secara gotong royong oleh perusahaan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pelaksanaan imunisasi guna mewujudkan kekebalan komunitas terhadap Covid-19. Hingga saat ini Pemerintah masih melaksanakan program vaksinasi Covid-19 free of charge dengan sasaran prioritas tenaga kesehatan. Dari jumlah tersebut, terbagi menjadi dua, yaitu 32 juta warga Indonesia yang akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara free of charge. Warga tersebut termasuk golongan tenaga kesehatan, pelayanan public, PBI dan kelompok masyarakat yang rentan terkena virus penyakit lainnya. Sementara itu, 75 juta warga harus membayar untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Fraksi Partai NasDem DPR RI mengusulkan pemerintah membuka skema pengadaan vaksin covid-19 mandiri yang dipenuhi secara swadaya oleh masyarakat.

Kadin bekerja sama dengan Biofarma dan ratusan rumah sakit swasta di penjuru Indonesia untuk menyukseskan program itu. Bagi perusahaan yang mau berpartisipasi membiayai pembelian vaksin untuk diberikan kepada karyawan & keluarga karyawan dapat mengisi formulir pendataan program VAKSINASI GOTONG ROYONG selambatnya pada Rabu (24/3/2021). Setiap orang yang telah diberikan vaksinasi Gotong Royong akan memperoleh kartu vaksinasi Covid-19 atau sertifikat elektronik. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 atau secara handbook untuk disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Terutama karena diantara knowledge tersebut terdapat information anak, yang di dalam draft UU Perlindungan Data Pribadi versi September 2019 tergolong ke dalam data pribadi sensitif,” jelas Dina, Senin (15/2). Nantinya, setiap fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melakukan Vaksin Mandiri harus melakukan pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan Vaksinasi Mandiri direncanakan mulai dilaksanakan dalam rentang kuartal I hingga memasuki awal kuartal II tahun 2021. Ia juga menyebutkan, Kementerian Kesehatan akan menetapkan harga vaksin tersebut.